Zacharias Talumepa dan Perjuangan Otonomi Minahasa di Volksraad

MANADO. Beritasulawesi.com – Perjuangan politik Zacharias Talumepa di tengah pemerintahan kolonial Belanda tidak hanya berkaitan dengan kepentingan masyarakat Minahasa, tetapi juga menyentuh persoalan yang lebih luas, yakni tuntutan desentralisasi, otonomi daerah, hak agraria masyarakat adat, serta pembelaan terhadap kelompok masyarakat yang mengalami tekanan akibat kebijakan kolonial.

Di tengah dinamika politik Hindia Belanda, Talumepa menyuarakan pentingnya kewenangan yang lebih besar bagi dewan-dewan daerah dalam mengelola kepentingan lokal. Melalui forum Volksraad, ia memperjuangkan agar lembaga daerah tidak sekadar menjadi badan yang mengesahkan keputusan pemerintah kolonial di Batavia.

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah tuntutan agar dewan daerah memperoleh otonomi yang lebih luas, terutama dalam pengelolaan keuangan lokal dan persoalan agraria, termasuk tanah adat.

Menuntut Otonomi dan Hak Agraria

Dalam perdebatan mengenai desentralisasi, gagasan yang diperjuangkan Talumepa menempatkan kepentingan daerah sebagai bagian penting dalam tata kelola pemerintahan.

Otonomi keuangan lokal dipandang penting agar daerah memiliki ruang untuk menentukan dan mengelola kebutuhan masyarakatnya sendiri. Demikian pula persoalan tanah adat menjadi perhatian karena menyangkut hak masyarakat atas tanah dan sumber kehidupan mereka.

Dengan demikian, perjuangan politik Talumepa di Volksraad tidak hanya diarahkan pada persoalan administratif, tetapi juga menyentuh persoalan hak-hak masyarakat di tingkat lokal.

Solidaritas dalam Fraksi Kebangsaan

Memasuki awal dekade 1930-an, situasi politik di Hindia Belanda semakin represif. Pemerintahan Gubernur Jenderal Bonifacius Cornelis de Jonge dikenal mengambil sikap keras terhadap gerakan nasionalis dan aktivitas politik yang dianggap mengancam kekuasaan kolonial.

Dalam situasi tersebut, Talumepa berada dalam dinamika politik Volksraad yang mempertemukan berbagai tokoh dengan latar belakang dan kepentingan daerah yang berbeda. Ia disebut berkoalisi dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional, termasuk Mohammad Husni Thamrin.

Meskipun membawa mandat dan kepentingan masyarakat Minahasa, posisi politik Talumepa tidak berhenti pada isu kedaerahan. Dalam berbagai perdebatan dan pengambilan keputusan di parlemen kolonial, ia memberikan dukungan terhadap agenda-agenda yang berkaitan dengan kepentingan rakyat secara lebih luas.

Sikap tersebut antara lain tercermin dalam dukungan terhadap kepentingan buruh dan petani serta penolakan terhadap penggunaan pasal-pasal karet atau haatzai artikelen, yang pada masa kolonial digunakan untuk membatasi kebebasan berbicara dan menindak aktivis maupun tokoh pergerakan yang dianggap mengganggu pemerintah.

Dari Kepentingan Minahasa ke Perjuangan Kebangsaan

Perjalanan politik Talumepa di Volksraad memperlihatkan adanya irisan antara perjuangan kepentingan daerah dan berkembangnya kesadaran kebangsaan.

Mandat sebagai wakil masyarakat Minahasa tidak membuatnya terlepas dari persoalan politik Hindia Belanda secara keseluruhan. Sebaliknya, ruang parlemen digunakan untuk menyampaikan kepentingan masyarakat daerah sekaligus membangun solidaritas dengan kelompok-kelompok yang memperjuangkan hak rakyat dan menentang kebijakan kolonial yang represif.

Dalam konteks sejarah politik Hindia Belanda, posisi tersebut menjadi bagian dari dinamika Volksraad pada periode ketika gagasan mengenai otonomi daerah, hak masyarakat, dan cita-cita kebangsaan semakin berkembang.

Jejak politik Zacharias Talumepa karena itu dapat dilihat tidak semata-mata sebagai sejarah seorang tokoh Minahasa, tetapi juga sebagai bagian dari perjalanan panjang representasi daerah menuju kesadaran politik kebangsaan. (*/red)