Pemerintah Perketat Perlindungan Anak di Ruang Digital, 4,7 Juta Akun Dinonaktifkan

MANADO beritasulawesi.com – Pemerintah memperketat pengawasan terhadap aktivitas anak di ruang digital setelah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP TUNAS) yang mulai berlaku pada 28 Maret 2026.

Hal tersebut mengemuka dalam Diskusi Publik “PP TUNAS: Bijak Digital, Anak Terlindungi” yang digelar di Four Points Hotel Manado Town Square (Mantos), Rabu (8/7/2026).

Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kementerian Komunikasi dan Digital, Raden Wijaya Kusumawardhana, mengungkapkan bahwa hingga Juni 2026 sebanyak 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan karena tidak memenuhi ketentuan PP TUNAS. Selain itu, puluhan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) telah menyampaikan laporan penilaian mandiri (self-assessment) sebagai bagian dari implementasi regulasi tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Mediodecci Lustarini atau Mama Idez, menjelaskan bahwa PP TUNAS membantu orang tua mengawasi aktivitas digital anak melalui pengaturan akses berdasarkan kelompok usia. Anak di bawah 13 tahun hanya diperbolehkan mengakses aplikasi khusus anak dengan persetujuan orang tua, usia 13 hingga di bawah 16 tahun dapat mengakses aplikasi umum berisiko rendah dengan persetujuan orang tua, sedangkan usia 16 hingga di bawah 18 tahun dapat mengakses aplikasi berisiko rendah maupun tinggi tetap di bawah pengawasan orang tua.

Diskusi juga mengungkap hasil yang menunjukkan 42 persen anak merasa tidak nyaman saat menggunakan media sosial. Ancaman dari permainan daring yang berpotensi mengarahkan anak pada konten negatif turut menjadi perhatian.

Menurut Raden, penggunaan ruang digital bagi anak harus disertai pendampingan orang tua. Ia mengibaratkan akses ke dunia digital seperti memberikan kunci mobil kepada anak, yang dapat memberikan manfaat sekaligus risiko apabila tidak disertai kesiapan dan pengawasan.

“Pencegahan terbaik dimulai dari rumah. Karena itu, gerakan TUNAS (Tunggu Anak Siap) mengajak orang tua untuk memastikan anak siap sebelum mengakses ruang digital,” ujarnya.

Kegiatan yang dibuka melalui sambutan Wali Kota Manado yang dibacakan Sekretaris Daerah Steaven Dandel itu juga menghadirkan Defira NC dari ICT Watch serta perwakilan Forum Anak Kota Manado. Dalam sesi dialog, para anggota forum menyampaikan aspirasi agar ruang digital di Indonesia menjadi lebih aman, sehat, dan ramah bagi anak.

Melalui penerapan PP TUNAS dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, pemerintah berharap penyedia platform digital semakin bertanggung jawab dalam melindungi anak serta menciptakan ekosistem digital yang aman bagi generasi muda. (HM)