beritasulawesi, MANADO—Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulut Tahun 2025–2044 saat ini sedang digenjot Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dibawa kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus. Kompas raksasa yang akan menuntun arah pembangunan Bumi Nyiur Melambai selama dua dekade mendatang ini merupakan tindak lanjut dari amanat UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang mewajibkan integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) ke dalam RTRW Provinsi.
Gubernur Yulius mengatakan kalau revisi RTRW Provinsi Sulut Tahun 2025–2044 telah memasuki tahap ke-6 dari total 10 tahapan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. “Revisi RTRW ini sudah melewati perjalanan panjang sejak 2018. Hari ini kita kian dekat dengan garis akhir, dan saya optimis persetujuan substansi akan segera kita kantongi,” ucapnya.
Lanjutnya, Sulawesi Utara memiliki luas wilayah ±6,49 juta hektare, terdiri dari daratan 1,45 juta hektare dan lautan 5,04 juta hektare dengan garis pantai yang menjulur sejauh 2.453 kilometer. “Sulut ini adalah negeri bahari dengan potensi yang nyaris tak bertepi. Dengan laut sebagai mahkota utama, tata ruang kita harus mampu menjawab tantangan pesisir, pulau-pulau kecil, dan potensi maritim yang luar biasa,” tegasnya.
Gubernur Yulius juga mengingkan agar Sulut berdiri tegak sebagai pintu gerbang bangsa menuju Asia dan Pasifiq. “Terwujudnya Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia ke kawasan Asia Timur dan Pasifik yang berpusat pada penguatan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan perluasan konektivitas, dengan bertumpu pada pariwisata, kelautan, perikanan, dan pertanian berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat ada visi yang bukan sekedar slogan, melainkan janji sejarah untuk mengangkat martabat Sulut di panggung nasional bahkan internasional,” ungkapnya.
Gubernur Yulius menambahkan, tata ruang Sulut harus menjadi panggung besar yang mempersiapkan rakyat Sulut menjemput masa depan gemilang. “Revisi RTRW ini mengatur struktur ruang serta pola ruang dan kawasan budidaya seperti pertanian, pariwisata, perikanan, industri, permukiman, pertahanan, dan keamanan. Peran KEK Bitung dan KEK Likupang sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Kedua kawasan ini adalah jantung pertumbuhan ekonomi Sulut. Tata ruang kita harus menyediakan ruang bagi investasi, pariwisata, dan industri, tanpa melukai kelestarian alam,” terangnya.
Gubernur Yulius juga membeberkan bahwa program cetak sawah baru seluas 19.527 hektare diprediksi akan menambah nilai ekonomi pertanian hingga Rp 2,1 triliun pada akhir perencanaan. “RTRW ini diproyeksikan memberi lonjakan dahsyat pada perekonomian Sulut. Dengan penguatan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertumbuhan ekonomi Sulut bisa terdorong hampir 3%. Ini multiplier effect raksasa yang akan langsung dirasakan rakyat,” pungkasnya.
Sementara Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Dr. Ir. Suyus Windayana, M.App.Sc., memberikan apresiasi tinggi terhadap kerja keras Pemprov Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus. “Kami melihat Sulawesi Utara sangat serius dalam menyiapkan RTRW 2025–2044. Dokumen ini bukan hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi benar-benar disusun dengan visi besar dan arah pembangunan yang jelas. Sulut pantas menjadi model nasional dalam penataan ruang berbasis maritim dan pariwisata berkelanjutan,” bebernya.
Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN juga yakin dengan komitmen yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, RTRW Sulut dipastikan menjadi tonggak sejarah baru dalam pembangunan kawasan timur Indonesia.(sal/*)
