beritasulawesi.com, MANADO—Sulawesi Utara menjadi yang pertama digelarnya Sarasehan Nasional Obilagasi Daerah dari tujuh wilayah di Indonesia yang diagendakan Badan Anggaran MPR RI. Rabu (19/11/2025) di ruang C.J Rantung Kantor Gubernur Sulut, sejumlah akademisi, mahasiswa, ormas dan kepala daerah di Sulut menghadiri Sarahsehan Nasional yang secara resmi dibuka Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus.
Orang nomor satu di bumi nyiur melambai ini sebagai keynot speaker dalam Sarahsehan Nasional itu menyampaikan bahwa Sulut tidak boleh menyerah, karena Sulut akan fokus pada peluang dan tantangan penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.
“Forum ini sangat tepat, telah mempertemukan pemerintah daerah, akademisi dan lembaga keuangan. Kehadiran saya di forum ini untuk menyampaikan data faktual kondisi pembangunan dan fiskal Sulawesi Utara. Dan sebagai pemimpin, saya harus berani menghadapi persoalan dan mengambil keputusan dalam situasi sulit,” tegasnya.
Gunernur juga mengatakan, pemimpin tidak hanya hadir saat keadaan nyaman. Oleh karena itu saya sangat senang dengan kegiatan ini. Inisiatif Badan Anggaran MPR RI yang mendorong inovasi pembiayaan pembangunan melalui mekanisme obligasi.
“Disini ingin saya paparkan kekuatan geografis dan demografis Sulut. Dimana, 73,25% wilayah Sulur adalah laut dengan Luas 14,5 ribu km² dan penduduk 2,6 juta jiwa. Sulut berbatasan langsung dengan Filipina dan kawasan Asia Pasifik serta diapit dua jalur strategis ALKI II dan ALKI III. Ini artinya Sukut berpeluang menjadi hub logistik dan ekonomi regional,” beber suami tercinta Anik Yulius Selvanus.
Lanjut Gubernur, karakter masyarakat Sulut yang toleran dan memegang nilai sitou timou tumoutou adalah modal penopang stabilitas pembangunan. Gubernur bahkan menargetkan dalam visi RPJMD 2025-2029 pertumbuhan ekonomi Sulut berada pada 7,8 hingga 8,08% di 2029 (saat ini 5,64%). Sementara peningkatan daya saing daerah dengan target indeks 7,69%.
“Kita akan fokus pada ketahanan pangan, energi serta air. Dan itu tentunya membutuhkan pembiayaan yang kuat dan berkelanjutan. Kita punya tantangan keuangan daerah saat ini. Penurunan yang sangat signifikan untuk transfer ke daerah yang tadi di 2025 sekitar Rp 14 triliun, di tahun 2026 turun menjadi Rp 11 triliun. Ini yang menepatkan Sulut pada kategori kapasitas fiskal rendah sesuai PMK No. 65 Tahun 2024,” jelasnya.
Oleh karena itu kata Gubernur Yulius, Sarasehan Nasional terkait Obligasi Daerah adalah solusinya untuk alternatif pembiayaan. Potensi tambang emas di Sulut sebagai salah satu elemen yang memperkuat keyakinan saya. Mari kita berani mengambil langkah inovatif demi percepatan pembangunan. Semoga Sarasehan Nasional ini menghasil rumusan kebijakan visioner untuk Sulut lebih maju dan sejahtera.(sal/*)
